Menko PMK Anggap PSBB Jakarta Konyol

Kabar Update - Menko PMK Muhadjir Effendy bicara soal permintaan karantina wilayah atau lockdown wilayah yang sempat digaungkan sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta. 

Dia mengatakan, lockdown memiliki konsekuensi yang tak main-main. Sebab itu artinya pemerintah wajib membiayai semua kebutuhan dasar masyarakat, tanpa terkecuali. Juga dampak ekonomi yang harus ditanggung semua unsur di wilayah itu. 

"Debat panjang, banyak yang minta lockdown di Indonesia itu, kita juga sudah ngitung-ngitung. Orang-orang ini tahu enggak konsekuensi lockdown itu untuk jangka panjang. Belum lagi risiko dampak ekonomi," kata Muhadjir melalui webinar yang diadakan Lab HI Universitas Paramadina bertajuk Leadership in The Time of Pandemic Crisis, yang dikutip kumparan pada Kamis (7/6). 

Info Selengkapnya KLIK DISINI

Selain menjamin kebutuhan dasar warganya, pemerintah juga wajib menanggung kebutuhan dasar hewan peliharaan yang dimiliki oleh hampir 9 juta warga Jakarta. 

"Padahal di dalam UU jelas, kalau kita me-lockdown, itu seluruh kehidupan, kebutuhan dasar masyarakat yang di-lockdown itu harus jadi tanggungan pemerintah pusat. Bukan hanya orangnya, termasuk juga hewan peliharaan," jelasnya. 

Menurutnya itu merupakan hal yang konyol dan tak mungkin dilakukan. Maka itu pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Menurutnya, PSBB menjadi keputusan paling bijak. Sebab PSBB merupakan interval antara lockdown dan herd immunity. Sehingga pilihannya bisa luwes dengan mendekati lockdown atau herd immunity, sesuai situasi. 

Info Selengkapnya KLIK DISINI

"Jadi kalau kita lockdown DKI, saudara bayangkan, mengkarantina wilayah DKI, itu maka ada 9 juta penduduk DKI yang harus setiap hari ditanggung makannya sama pemerintah. Kucing dan anjingnya juga ditanggung oleh pemerintah," ujarnya. 

"Itu kan usulan yang paling konyol. Tidak mungkin kita lakukan. Itu pilihan-pilihan. Maka itu kita mengambil pilihan namanya PSBB itu," lanjutnya. 

View this post on Instagram

Pemerintah serius menangani pandemi Coronavirus Desease 2019 (2019) di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi-strategi yang digunakan untuk menangani wabah penyakit dari virus Sars COV-2 ini. . "Jadi strategi kita awalnya memang menjaga zona hijau sebelum adanya kasus di Indonesia. Tetapi setelah masuk, kita tentu saja memiliki strategi untuk melakukan tracing, survailance, merawat, menyediakan fasilitas rumah sakit dan sebagainya," kata Muhadjir dalam webinar bertajuk 'Leadership in the Time of Pandemic Crisis', Rabu (6/5). . Lebih lanjut, menurutnya untuk saat ini pemerintah melalui strategi 'Trisula Kebijakan' fokus menangani Covid-19, yakni Penanganan Kesehatan, penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan memastikan Survivabilitas Ekonomi. . "Ujung tombak trisula kebijakan adalah penanganan kesehatan untuk menanggulangi darurat kesehatan dengan berbagai kebijakannya seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) agar virus ini tertangani dengan baik. Saat ini bisa kita anggap penanganan kesehatan sudah berjalan baik," terangnya. . Untuk saat ini pemerintah tengah berfokus pada jaring pengaman sosial (JPS). Menurut Muhadjir, hal tersebut dilakukan berbarengan dengan kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 yang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. . #KemenkoPMK #BersatuLawanCovid19

A post shared by Kemenko PMK (@kemenko_pmk) on May 6, 2020 at 8:19am PDT

SBOBET - Domino Qiu Qiu - Capsa Susun - Game Kartu Online - AduQQ - Baccarat - Blackjack - Roulette - Slot Online